Aksi demo anggota BPD se-Kabupaten Kediri di depan Kantor DPRD, Kamis (3/9). foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
"Di Kabupaten Kediri ada 26 Kecamatan dan 343 Desa. Kali ini hanya sebagian kecil yang ikut demo. Bila tidak ada tanggapan, kami akan mengerahkan semua anggota BPD yang berjumlah 2.800 orang," kata Budi Negro.
Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD, perwakilan BPD diterima oleh Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) dan Kepala Dinas PMPD (Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Sampurno, untuk berdialog di ruang rapat DPRD.
Kuswanto, Anggota Komisi I menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah membahas masalah ini dengan DPMPD sejak lama. Namun diakuinya, belum menemui titik temu dan masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan secepatnya mementuk Pansus.
Sementara itu, Kepala DPMPD Sampurno, menjelaskan bahwa bulan Oktober 2020 akan dilaksanakan Bimtek untuk BPD. "Sebenarnya Bimtek ini sudah diagendakan, namun karena ada pandemi Covid-19, akhirnya Bimtek BPD tertunda," kata Sampurno usai menemui pendemo.
Menurut Sampurno, sesuai kesepakatan dengan Komisi I, maka secepatnya akan dibentuk Pansus dan penetapan Perda PBD serta penetapan tunjangan 25 persen.
Usai mendengarkan hasil keputusan, para pendemo membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sekitar 280 personel gabungan yang terdiri ada TNI, Polri, dan Satpol PP, mengamankan aksi demo BPD tersebut. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
